Akademisi Unismuh Palu, Dr. Moh Rizal Masdul berharap kepada pemerintah daerah tidak terlalu gegabah menaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil, hal itu hanya menambah beban masyarakat.
Jikapun harus naik atas pertimbangan perubahan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tidak seharusnya melambung tinggi hingga 1.000 persen, seperti yang dialami sejumlah daerah di Kota Palu.
Alasan apapun yang menaikannya harus mempertimbangan sisi kemanusiaan di tengah himpitan ekonomi yang dirasakan masyarakat. “Belum selesai mahalnya harga beras, kini masyarakat kembali dibebani dengan tingginya pembayaran PBB, pemerintah harus peka melihat kondisi masyarakat,” sebut Rizal, ahad (17/8/2025).
Keluhan dan mengungkapkan hati masyarakat harus diperhatikan, reaksi kecil masyarakat itu bisa berdampak besar jika diabaikan oleh pemerintah. “Kita bisa melihat contoh seperti yang terjadi di Kabupaten Pati, itu hanya 250 persen. Karena kesombongan dan arongansi seorang pemimpin, tidak mau mendengar suara masyarakat kecil, kini mambawa dirinya ke arah pemakzulan,”ujar Rizal.
Hal itu disebut Rizal harus menjadi contoh bagi semua kepala daerah, jangan terlalu arogan membuat aturan tanpa mempertimbangkan kondisi masyarakat. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tidak perlu memberikan beban yang terlalu berat kepada masyarakat. Karena masih banyak cara lain yang bisa dilakukan tanpa harus membebani masyarakat.
“Saran saya mempertimbangkan kembali, jangan terlalu tinggi, itu terlalu membenani masyarakat, pemimpin itu sejatinya hadir untuk mengurangi beban rakyat, bukan menambah beban rakyat,” pesan Rizal.
Sumber:https://sultengraya.com/read/197008/akademisi-ingatkan-pemerintah-jangan-arogan-menaikkan-pbb/
